Bandarlampung, Seminung.com – Gelombang desakan publik terhadap skandal fraud di Bank Lampung kian menguat. Tiga organisasi sipil—Triga Lampung, DPP Aliansi Komando Aksi Rakyat, serta DPP Keramat Lampung dan DPP Pematank, bersatu menyuarakan tuntutan reformasi total terhadap bank daerah tersebut. Mereka menegaskan, persoalan fraud perbankan di Bank Lampung tidak bisa lagi ditutupi dengan laporan manis yang kerap disajikan jajaran direksi.
Dalam pertemuan di Kampung Bambu, Senin (8/9), Indra Mustain (AKAR Lampung), Sudirman Dewa (DPP Keramat Lampung), dan Suadi Romli (DPP Pematank) menyatakan sikap tegas, semua jajaran pimpinan yang terindikasi bermasalah harus diberhentikan. Sorotan tajam diarahkan pada Direktur Operasional Bank Lampung yang dinilai menjadi titik lemah pengawasan.
“Kami minta evaluasi menyeluruh, jangan setengah hati. Direktur yang terlibat atau lalai harus dicopot. Reformasi di tubuh Bank Lampung harus berjalan sekarang juga,” ujar Indra Mustain.
Desakan ini juga ditujukan kepada Gubernur Lampung, Mirzani Djausal, selaku pemegang kewenangan atas BUMD dengan anggaran besar tersebut. Menurut Sudirman Dewa, gubernur tidak boleh terlena dengan laporan palsu yang dibuat manajemen Bank Lampung. “Mirzani Djausal harus segera turun tangan. Kalau tidak, kerugian rakyat akan makin besar,” katanya.
Para penggiat anti korupsi itu menegaskan, skandal Bank Lampung bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan dugaan fraud sistematis yang melibatkan orang-orang lama di jajaran manajemen. Mereka mendesak agar aparat hukum dan DPRD Lampung turut mengawal penuntasan kasus ini.
“Ini bukan hanya soal perbankan, tapi soal kepercayaan publik terhadap BUMD. Kalau Bank Lampung gagal direformasi, kepercayaan rakyat pun runtuh,” tegas Suadi Romli.
Selain melayangkan langkah administrasi negara, laporan hukum atas berbagai temuan juga tengah dipersiapkan. Bahkan, aksi jalanan dalam skala besar akan digelar dalam waktu dekat sebagai bentuk tekanan publik. “Semua ini demi memperbaiki Lampung ke depan agar lebih baik,” tegas romli.
Suara lantang dari Pertemuan di Kampung Bambu itu menandai babak baru tekanan publik terhadap Bank Lampung. Tuntutan pemberhentian jajaran lama, pencopotan direktur operasional, hingga evaluasi menyeluruh, dipastikan menjadi agenda besar yang tak bisa lagi dihindari. (*)
