Bandarlampung, Seminung.com – Ratusan petani yang tergabung dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) menggelar aksi di Kompleks DPRD dan Kantor Gubernur Lampung, Rabu (24/9/2025).
Mereka mendesak pemerintah segera menyelesaikan berbagai persoalan agraria yang dinilai belum tersentuh, mulai dari konflik lahan, mafia pangan, mafia tanah, hingga dugaan korupsi di sektor pertanahan.
Dalam aksinya, para petani menyampaikan tujuh tuntutan utama, yakni:
1. Menstabilkan harga hasil panen agar petani tidak merugi.
2. Menghentikan impor pangan yang dianggap melemahkan kedaulatan petani.
3. Mempermudah akses modal usaha tani.
4. Menjadikan subsidi pupuk, alsintan, dan sarana produksi sebagai prioritas.
5. Memperketat pengawasan aparat hukum terhadap program pertanian serta memberi sanksi pada pengusaha atau pejabat yang merugikan petani.
6. Menyediakan lahan garapan yang layak bagi petani.
7. Membagikan lahan HGU perusahaan yang masa izinnya habis kepada petani, melalui skema plasma atau pola lain.
Aksi ini langsung direspons oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela yang turun menemui massa bersama Sekdaprov, Marindo Kurniawan serta sejumlah anggota DPRD Lampung, yakni Wahrul Fauzi Silalahi, Munir Abdul Haris, dan Reza Berawi.
Jihan menyatakan, sesuai arahan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, Pemprov Lampung akan segera membentuk tim fasilitasi penyelesaian konflik agraria. Tim tersebut akan melibatkan Badan Pertanahan Negara (BPN), masyarakat, serta berbagai stakeholder terkait.
“Kami akan berkonsultasi dengan Kemendagri terkait kewenangan dan langkah yang bisa dilakukan. Kami juga akan mempelajari daerah lain yang berhasil menyelesaikan konflik agraria, agar Lampung bisa benar-benar mencapai kemerdekaan agraria,” kata Jihan sambil duduk bersama petani di lokasi aksi.
Ia menambahkan, pemerintah menargetkan momentum Hari Tani 2025 menjadi pijakan penting untuk mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengawal harapan petani sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.
Koordinator PPRL Yohanes Joko Purwanto menyambut baik respon Pemprov Lampung.
“Kami senang dengan langkah cepat pemerintah. Harapan kami, tim ini segera dibentuk dan benar-benar bekerja nyata menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani,” ujarnya. (*)
