Bandarlampung, Seminung.com – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Masyarakat Lampung (AML), Sunawardi, mengapresiasi kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, atas keberhasilannya merealisasikan pendapatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung hingga 30,23 persen atau setara dengan Rp2,2 triliun per 10 Mei 2025.
Menurut Sunawardi, capaian tersebut mencerminkan kerja keras dan profesionalisme BPKAD dalam mengelola keuangan daerah di tengah dinamika dan tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini.
Ia menyebutkan bahwa realisasi pendapatan tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan tren positif di awal tahun anggaran.
“Ini membuktikan bahwa Pemprov Lampung serius dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Kami dari LSM AML memberikan apresiasi atas capaian ini,” ujar Sunawardi, Rabu (14/5/2025).
Di sisi lain, realisasi belanja daerah Pemprov Lampung saat ini tercatat sebesar 24,62 persen. Namun capaian ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil pengelolaan keuangan daerah.
Hal ini disebabkan adanya sebagian besar pengeluaran yang dilakukan di luar Kas Daerah (Kasda), seperti Dana BOS dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang nilainya mencapai lebih dari Rp350 miliar.
Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menjelaskan bahwa pengelolaan Dana BOS masih dalam tahap pengesahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Dana BOSP, yang dilakukan setiap semester.
Meski demikian, secara de facto, transaksi penerimaan dan pengeluaran Dana BOS dan BLUD telah berjalan dan masuk dalam perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Lebih lanjut, Marindo menyampaikan bahwa kondisi keuangan Pemprov Lampung tergolong sehat. Ini terlihat dari posisi kas daerah yang setiap harinya hanya menyisakan sekitar 0,03 persen dari total anggaran, menunjukkan bahwa seluruh penerimaan daerah langsung dioptimalkan untuk pembiayaan belanja daerah secara efisien.
Laporan lengkap terkait realisasi pendapatan dan belanja daerah ini akan dirilis pada periode rapat koordinasi mendatang. Marindo menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel demi mendukung pembangunan di Provinsi Lampung. (*)
