Pemprov Lampung Hapus Uang Komite, Atasi Penahanan Ijazah, dan Benahi Sistem PPDB

banner 120x600

Bandarlampung, Seminung.com – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) meluncurkan sejumlah kebijakan strategis yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, Kamis (25/09/2025).

Thomas Amirico, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menegaskan langkah-langkah tersebut diambil sebagai respon atas keluhan warga sekaligus upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah.

Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah penghapusan uang komite di jenjang SMA dan SMK. Selama ini, pungutan tersebut kerap dianggap membebani orang tua, terutama masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas.

“Banyak warga mengeluhkan bahwa sumbangan komite tidak berbanding lurus dengan peningkatan kompetensi anak-anak mereka. Sumbangan itu lebih banyak digunakan untuk infrastruktur, bukan pengembangan sumber daya manusia,” ujar Thomas

Atas dasar itu, Gubernur Lampung mengambil langkah tegas menghapus uang komite. Sebagai gantinya, biaya operasional sekolah ditopang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pro dan kontra pasti ada, tetapi kebijakan ini lahir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya

Selain pungutan sekolah, persoalan lama terkait penahanan ijazah siswa juga dituntaskan. Disdikbud mencatat sebelumnya terdapat puluhan ribu ijazah yang tertahan akibat kendala administrasi.

“Sebanyak 23 ribu ijazah sudah dibagikan. Ini kebijakan langsung dari Pak Gubernur sebagai bentuk kepedulian terhadap hak masyarakat memperoleh pendidikan yang layak,” ungkap Thomas.

Disdikbud Lampung juga mulai membenahi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sering menuai polemik. Jika sebelumnya penerimaan siswa bertumpu pada sistem zonasi, kini pemerintah menambahkan jalur prestasi berbasis teknologi.

“Kami gunakan Computer Assisted Test (CAT) dan penilaian rapor yang lebih objektif. Ini memastikan nilai yang ada benar-benar linier dengan kemampuan siswa,” jelas Thomas.

Dengan sistem ini, praktik titip-menitip siswa atau manipulasi nilai diharapkan bisa ditekan. “Pertarungannya sekarang ada pada kemampuan siswa. Kalau ingin masuk sekolah unggulan, mereka harus belajar sungguh-sungguh,” tambahnya.

Menurut Thomas, rangkaian pembenahan ini bukan hanya menjawab persoalan teknis, melainkan juga strategi jangka panjang untuk membangun generasi muda Lampung yang lebih berkualitas.

“Pendidikan adalah investasi. Kita ingin memastikan investasi itu tepat sasaran, tidak memberatkan masyarakat, dan benar-benar menghasilkan sumber daya manusia yang unggul,” tutupnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *