Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pertamina Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) sepakat mengambil langkah untuk mengatasi antrean panjang serta memastikan kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), Selasa (9/12/2025).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung, Mulyadi Irsan, menyatakan bahwa pemerintah daerah dan Pertamina berkomitmen meningkatkan pelayanan distribusi BBM dan LPG di Lampung.
“Pemprov bersama Pertamina telah membahas kondisi antrean panjang yang muncul di sejumlah SPBU. Kami ingin persoalan ini tidak terulang dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal,” ujar Mulyadi.
Ia menjelaskan bahwa Lampung menerima kuota subsidi solar sebesar 730.765 kiloliter, dengan realisasi hingga November mencapai 89,91%, sehingga masih tersisa sekitar 10 % yang diperkirakan cukup hingga akhir 2025.
“Dari data Pertamina, kuota biosolar 2025 sebesar 730.765 KL, dan realisasinya baru 89,91%. Masih tersisa sekitar 10% yang dialokasikan sampai Desember,” paparnya.
Menurut Mulyadi, kebutuhan solar bersubsidi pada Desember meningkat. Karena itu, Pemprov mengusulkan penambahan kuota harian dari 2.100 KL menjadi 2.450 KL.
Ia juga menyampaikan bahwa kuota Pertalite di Lampung masih tersisa sekitar 15% hingga akhir tahun.
“Kuota Pertalite tahun 2025 sebesar 748.883 liter, dan saat ini realisasinya baru 8,3%. Masih ada sekitar 15% yang dialokasikan hingga akhir Desember,” tambahnya.
Untuk LPG 3 kilogram, realisasi saat ini mencapai 89 persen dari kuota 217.836 metrik ton, sehingga masih menyisakan sekitar 10%.
Mulyadi berharap sisa kuota BBM bersubsidi dan LPG dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun dengan kondisi yang aman dan terkendali.
Ia juga menyebutkan bahwa meningkatnya kebutuhan Dex di Lampung akan direspons Pertamina dengan tambahan suplai pada 11 Desember.
“Pertamina menjelaskan bahwa kebutuhan Dex meningkat. Besok akan ada suplai baru, yang diharapkan dapat mengurangi antrean di SPBU,” katanya.
Mengenai antrean panjang yang terjadi belakangan ini, Mulyadi menegaskan bahwa salah satu penyebabnya adalah pembatasan kuota dan distribusi yang dilakukan oleh Pertamina.
“Fenomena antrean terjadi karena kuota SPBU memang dibatasi oleh Pertamina,” jelasnya.
Pemprov Lampung juga akan memperkuat pengawasan distribusi BBM dan LPG, bekerja sama dengan aparat serta para pemangku kepentingan, agar penyaluran tepat sasaran.
“Kami akan meningkatkan pengawasan di lapangan dengan dukungan aparat dan stakeholder, sehingga distribusi BBM dan LPG berjalan efektif dan tepat sasaran,” tegas Mulyadi.
