Jakarta, Seminung.com – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat program hilirisasi perkebunan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat perekonomian nasional. Program ini difokuskan pada peningkatan nilai tambah produk perkebunan melalui pengolahan, penguatan kelembagaan, serta perluasan akses pasar.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementan menegaskan, hilirisasi menjadi kunci agar komoditas perkebunan tidak lagi bergantung pada penjualan bahan mentah. Dengan pengolahan yang tepat, produk bisa memiliki nilai jual lebih tinggi, membuka lapangan kerja baru, dan memberi posisi tawar yang lebih baik bagi petani.
Kementan saat ini mengusung pendekatan Approach By Thematic (ABT) dan program refocusing di sejumlah daerah, termasuk di Jawa Tengah. Melalui pendekatan ini, tujuh komoditas perkebunan ditetapkan sebagai prioritas, yakni tebu, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, dan pala. Dari jumlah tersebut, empat komoditas — tebu, kelapa, kopi, dan jambu mete — diprioritaskan karena memiliki potensi ekonomi dan ekspor yang lebih besar.
Program ini direncanakan mencakup lebih dari 870 ribu hektare lahan perkebunan di Indonesia. Dukungan yang diberikan pemerintah meliputi penyediaan benih unggul, sarana produksi, pendampingan teknis, hingga penguatan kelembagaan petani.
Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mempercepat transformasi ekonomi melalui hilirisasi hingga tahun 2027. Indonesia, dengan keunggulan iklim tropis dan keragaman komoditas, diyakini mampu menjadi pemain global bukan hanya sebagai pemasok bahan mentah, tetapi juga produsen produk olahan perkebunan bernilai tinggi.
Meski begitu, sejumlah tantangan masih harus dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur, akses permodalan, serta pemenuhan standar mutu produk ekspor. Kementan menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan petani agar hilirisasi dapat berjalan optimal dan benar-benar membawa dampak nyata bagi kesejahteraan petani. (*)
